Home
  1. A.    Latarbelakang

17975_miscellaneous_nuclear_explosion_explosion

Upaya menjaga stabilitas keamanan internasional adalah sebuah harga mati bagi jaminan masa depan dunia yang damai. Karena itu politik keamanan global akan menentukan terbentuknya dunia yang lebih stabil. Konsekuensi dari gelombang globalisasi dan demokrasi terhadap isu keamanan global telah menyebabkan kristalisasi kekuatan anti Barat dari aktor negara dan non-negara yang melibatkan senjata pemusnah masal berbahaya seperti nuklir.

Nuklir telah menjadi senjata pemusnah massal yang mematikan dalam sejarah politik keamanan global khususnya dalam persitiwa Hiroshima-Nagasaki 1945. Efek ledakannya yang sangat destruktif dalam hitungan detik terhadap peradaban manusia dan waktu pemulihannya yang butuh puluhan tahun, kecanggihan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan akses informasi yang begitu cepat, yang memungkinkan penyebaran senjata nuklir semakin besar, apalagi bila senjata ini jatuh ke tangan aktor-aktor yang tidak bertanggungjawab baik state maupun non-state seperti teroris, serta pendapat bahwa kehancuran dan bahaya akibat perang nuklir tidak dapat diukur, merupakan alasan-alasan fundamental mengapa nuklir sangat berbahaya bagi peradaban manusia.

Terlepas dari efek destruktif yang dihasilkannya, tidak dapat dipungkiri bahwa nuklir telah menjadi elemen dari kekuatan nasional negara-negara besar untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan bagian dari strategi politik keamanan guna mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Politik internasional era Perang Dingin merupakan politik nuklir yang didominasi AS dan Uni Soviet[2] demi menciptakan perimbangan kekuatan atau balance of power. Dengan cara ini, perdamaian dunia dapat dicapai dan perang dapat dicegah seperti yang diyakini kaum realis.

Dalam sistem internasional yang anarkis, perilaku aktor negara dapat menjadi sangat agresif apabila kepentingan nasionalnya terancam, setidaknya dalam pandangan kaum realis[3] tradisional yang meyakini kekuasaan dan kepentingan nasional sebagai nilai utama yang dikejar dalam politik internasional. Perang besar akan terjadi dan menciptakan kehancuran total peradaban manusia jika nuklir dipakai untuk mencapai tujuan tersebut seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki.

Hal-hal diatas menjadi alasan di balik respon keras negara Barat terhadap motif dan tujuan program pengembangan nuklir Iran yang dicurigai berdimensi militer. Berdasarkan laporan badan IAEA (International Atomic Energy Agency), Iran telah memproduksi uranium hingga 20% untuk program TRR (Tehran Research Reactor)[4], dimana jumlah tersebut cukup untuk membuat bahan peledak nuklir. Badan ini juga melaporkan bahwa Iran melakukan penelitian untuk mendesain hulu ledak nuklir. Pemerintah Iran menegaskan bahwa program nuklir ini bertujuan untuk maksud damai yaitu sebagai sumber energi alternatif dan penelitian medis[5].

Bagi Barat, senjata nuklir Iran merupakan ancaman terhadap kestabilan dunia yang multipolar dan secara khusus mengancam dominasi Barat dalam politik keamanan global serta mengancam rezim non-proliferasi nuklir. Iran adalah kekuatan assertif yang menentang setiap kebijakan Barat yang unilateral. Karena itu, nuklir Iran akan mereduksi kepentingan AS dan sekutunya dalam memonopoli isu keamanan global. Kemampuan Iran untuk membangun sistem keamanan bagi senjata nuklir memerlukan biaya dan teknologi tinggi, sehingga kesalahan dalam sistem keamanan akan berakibat fatal, apalagi jika  senjata tersebut jatuh ke tangan teroris. Kepemilikan senjata Iran juga akan memicu negara-negara berkembang lainnya untuk memiliki nuklir, khususnya negara-negara the axis of evil seperti Venezuela. Korea Utara yang menggunakan nuklirnya sebagai alat diplomasi dengan Barat merupakan hal yang bisa saja terjadi pada Iran. Senjata nuklir akan meningkatkan bargaining power Iran didalam menentang kekuasaan Barat. Hal ini akan berimplikasi pada destabilisasi regional dan internasional yang membawa dunia pada Perang Dunia Ke-Tiga yaitu Perang Nuklir.

Upaya-upaya menghentikan pengembangan program nuklir Iran oleh AS dan sekutu yang dilakukan secara bilateral dan multilateral hingga kini belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghentian program nuklir tersebut. Tekanan diberikan oleh Washington dan sekutunya terhadap Iran lewat embargo dan sanksi ekonomi yang berat. Pendekatan multilateral lewat rezim non-proliferasi nuklir dalam perjanjian NPT (Nuclear Nonproliferation Treaty) juga belum signifikan.

Eksistensi NPT[6] disatu sisi merupakan respon kesadaran akan pentingnya pengendalian dan pembatasan kepemilikan senjata nuklir terhadap stabilitas keamanan dan perdamaian dunia. Akan tetapi disisi lain, bagi beberapa negara, NPT menjadi simbol Barat yang ingin mempertahankan status quo dan kepentingannya serta cermin arogansi politik Barat dalam isu keamanan global.

Menurut Annie Tracey Samuel dari Research Fellow in the International Security Program pada Harvard Kennedy School’s Belfer Center for Science and International Affairs kebijakan dan politik luar negeri Iran sebelum dan sesudah revolusi tahun 1979 cenderung pragmatis[7] dan anti-Barat. Menurutnya selama ini kebijakan Iran menggunakan pendekatan represif dalam mencapai sasaran strategi politik luar negerinya. Tujuan dan arah kebijakan luar negeri Iran yaitu untuk supremasi politik atau keamanan rezim jangka panjang dan keseimbangan regional di Timur Tengah yang didominasi AS dan Israel[8]. Oleh karena itu, senjata nuklir menjadi instrumen efektif dalam mencapai tujuan kebijakan Iran.

Ditengah kecaman dan embargo, Iran terus melakukan pengembangan program nuklir. Hal ini makin menciptakan kondisi ketidakpastian dan teror yang bisa memicu pihak Barat khususnya AS dan Israel untuk mengambil opsi militer guna menekan dan menghentikan Iran. Kondisi security dilemma akhirnya tidak dapat dihindarkan dan dapat berimplikasi pada pecahnya perang, destabilisasi keamanan regional, instabilitas harga minyak dunia dan akhirnya mengancam perdamaian global.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mengkaji lebih dalam tentang seperti apa hubungan program nuklir Iran dengan kebijakan luar negerinya? Sejauh mana dampak dari upaya-upaya Barat dan negara lain dalam menghentikan program nuklir Iran? Dan sejauh mana implikasi program nuklir Iran terhadap stabilitas keamanan internasional?

  1. B.     Kerangka Teoritis
    1. 1.      Hubungan Internasional

Studi Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara (Non-State Actors) yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara­-bangsa. Hubungan Internasional mengacu pada segala aspek bentuk interaksi. Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Seperti yang dikemukakan oleh K.J Holsti mengenai defenisi Hubungan Internasional sebagai berikut:

…Istilah Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan, baik disponsori oleh pemerintah maupun tidak. Hubungan Internasional meliputi analisa kebijakan Luar Negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan lebih memperhatikan segi hubungan itu. Hubungan internasional juga akan mencangkup studi-studi perusahaan dagang, palang merah internasional, pariwisata, perdagangan internasional transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.  [9]

  1. 2.      Politik Internasional

Beberapa pemikiran baru terus berkembang dalam politik internasional saat ini. Robert Purnel (1973) menjelaskan bahwa politik internasional merupakan suatu aspek politik tentang ketidaksetujuan, persaingan, dan bermacam-macam hal yang muncul dari keinginan untuk mengubah sesuatu dalam hubungannya dengan negara. Aron (1961) dan Richard Rosecrance (1973) memandang bahwa perang dan perdamaian sebagai inti dari politik internasional. Menurut Strauzs-Hupe dan Possany (1956) politik internasional mempelajari mengenai hubungan timbal balik antar negara, juga mempelajari sikap dari suatu komunitas dalam usahanya untuk melawan secara langsung pada satu atau lebih komunitas asing. Asumsi-asumsi yang perlu digaris bawahi adalah: Pertama, suatu hubungan dan sikap dapat dipelajari secara ilmiah, kedua sangat dimungkinkan untuk mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menganalisa antara hubungan dan tindakan. Selanjutnya, dapat diasumsikan bahwa banyak terdapat hubungan antara negara dalam hubungannya menunjukan suatu pola yang mungkin cocok untuk peringatan dalam peramalan.

Dengan demikian pemahamahan politik internasional merupakan suatau proses interaksi yang berlansung dalam suatu wadah  atau lingkungan, atau suatu proses interaksi , interrelasi dan interpplay antara aktor dalam lingkungannya. Dan faktor utama dalam lingkungan internasional dapat diklasifikasikan  dalam tiga hal, yaitu: (1).lingkungan fisik, seperti lokasi geografis, sumber daya alam,  teknologi suatu bangsa; (2) Penyebaran sosial dan perilaku, yang didalamnya mengandung pengertian sebagai hasil pemikiran manusia sehingga menghasilkan budaya  politik sertã munculnya kelompok-kelompok elit tertentu; (3) Timbulnya lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta organisasi-organisasi internasional dan perantara-perantara ekonomi sertã politik lainnya[10].

  1. 3.      Kerjasama Internasional

Pada dasarnya tujuan hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku aktor negara (state actors) maupun non-negara (non-state actors) didalam era  transaksi internasional menurut  Teuku May Rudy:

“Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition)  dan pertentangan  (Conflict). Jadi masalahnya adalah bagaimana memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kerjasama yang berlangsung secara adil dan menguntungkan; bagaimana mencegah dan menghindari konflik, serta bagaimana megubah kondisi-kondisi persaingan dan pertentangan menjadi kerjasama ”.[11]

Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan kerja sama internasional. Dalam suatu kerja sama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerja sama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam Hubungan Internasional. Isu utama dari kerja sama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerja sama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. (Doughterty & Pfaltzegraff, 1997: 419).

  1. 4.      Hubungan Internasional Kawasan

Sebagaimana Mansbaach mendefinisikan Region atau kawasan adalah “pengelompokan regional diidentifikasikan dari basis kedekatan geografis, budaya,  perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikut sertaan dalam organisasi internasional”. (Raymond F. Hopkins dan Richard W. Mansbaach: 1973). Sementara itu, menurut Columbus dan Wolfe[12] dalam bukunya yang berjudul Introduction to International Relations, power and justice  terdapat 4 cara atau kriteria  yang bisa digunakan untuk mendefinisikan dan menunjukan sebuah kawasan atau region:

  1. Kriteria geografis: mengelompokan negara dengan berdasarkan lokasinya  dalam benua, sub benua, kepulauan dan lain sebagainya, seperti Eropa dan Asia.
  2. Kriteria Politik dan Militer: mengelompokan negara-negara dengan berdasarkan  pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan pada orientasi idelogis dan orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO dan Non-Blok.
  3. Kriteria Ekonomi: Mengelompokan negara-negara berdasarkan pada kriteria  terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti GNP, dan out put Indutri, misalnya negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang atau yang terbelakang.
  4. Kriteria transaksional: mengelompokan negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang dan jasa, seperti imigran dan turis, perdagangan dan berita. Contoh ini dapat dilihat pada wilayah seperti Amerika, Kanada, dan pasar tungal eropa.
  5. 5.      Organisasi Internasional

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta dihadapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. (Rudy, 2002, 93-94).

  1. 6.      Politik Luar Negeri

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilkinya.[13]Dalam pelaksanaan politik luar negeri setidaknya ada terdapat tiga determinan yang harus diperhatikan yaitu kepentingan nasional, kemampuan nasional dan kondisi internasional yang dinamis.

Politik luar negeri adalah pencerminan dari kepentingan nasional suatu negara terhadap lingkungan luarnya. Politik luar negeri dikemukakan oleh J. Frankel :

“Politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri, yang tidak terpisah dari keseluruhan tujuan nasional, dan tetap merupakan komponen atau unsur dari kondisi dalam negeri”.[14]

  1. 7.      Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu[15].  Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.  Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu:

“Upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya”.[16]

Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara[17]. Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (internal life) dan kebutuhan eksternal (eksternal needs) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa[18].

  1. 8.      Keamaman Nasional dan Internasional

Sam C. Sarkesian mendefinisi keamanan nasional: …the confidence held by the great majority of the nation’s people that the nation has the military capability and effective policy to prevent its adversaries from effectively using force in preventing the nation’s pursuit of its national interest. Meskipun pasca berakhirnya Perang Dingin konsep dan isu keamanan internasional mulai bergeser ke low politic issue seperti isu human security, societal security, environmental security dan economics security namun isu high politic juga masih mengemuka seperti security dilemma, arm race, nuklir, persenjataan yang dimensinya semakin kompleks dan tidak hanya state-centric tapi juga world-centric.

Keamanan dalam pengertian objektif merupakan ukuran-ukuran tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai dan secara subjektif tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang (Arnold Wolfers).[19]

Bagi kelompok pemikir critical security studies seperti Richard Wyn Jones dalam bukunya Securiry, Strategy and Critical Theory, konsep keamanan harus dielaborasi dan didefinisikan kembali untuk melahirkan sebuah bentuk gerakan emansipasi terhadap dominasi di dunia internasional. Oleh karena terdapat beberapa alternatif dalam melihat keamanan itu sendiri, yakni :

  1. Deeper (lebih dalam) bahwa perlunya pemahaman bahwasanya keamanan adalah sebuah konsep yang dibangun (derivative concept) dimana keamanan merefleksikan  asumsi yang lebih dalam mengenai keadaan alamiah politik dan peran konflik dalam kehidupan politik.
  2. Broader (lebih luas), adanya pengakuan bahwa kekuatan militer tidak hanya sebagai satu-satunya ancaman potensial terhadap keamanan dan bahwa ancaman lainnya sama pentingnya dan sama-sama dipertimbangkan didalam kajian keamanan.
  3. Extended (diperluas), bahwa adanya perluasan terhadap objek  terancam lainnya dibandingkan negara, kehidupan individu manusia dan bagaimanapun semuanya dianggap sebagai objek  yang paling terancam (ultimate referents).
  4. Adanya pemfokusan bahwasanya antara teori dan praxis keamanan dapat terlihat sebagai sebuah kesatuan.[20]
  5. C.    Program Nuklir dan Kebijakan Luar Negeri Iran
    1. 1.      Program Nuklir Iran

Iran masuk dalam kelompok negara non-nuklir pada perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT) sejak tahun 1970 dan telah mengembangkan program nuklir selama lebih dari lima puluh tahun[21] yang menurut pemerintah Iran ditujukan untuk maksud damai. Program nuklir Iran telah mengalami kemajuan signifikan dimana Iran memutuskan untuk memperkaya uraniumnya. Penolakan Iran untuk menghentikan pengayaan uranium telah menghasilkan tekanan internasional terhadap negara ini dan menyebabkan kekhawatiran banyak negara bahwa motif  Iran yang sebenarnya adalah untuk memperoleh senjata nuklir.

Politik nuklir Iran telah ada sejak rezim Shah dengan didirikannya Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) tahun 1974 dengan bantuan Atoms for Peace Program milik AS. Akan tetapi di tahun 1979, politisasi nuklir dalam revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah Khomeini menyatakan program nuklir tersebut “tidak islami” sehingga ditutup. Namun, tahun 1984, Khomeini justru mengangkat isu soal energi nuklir dan mencari partner internasional untuk membangun reaktor Bushehr[22].

Saat ini Iran memiliki banyak infrastuktur nuklir seperti penambangan, penggilingan, konversi dan pengayaan uranium. Februari 2012 Iran telah memporduksi total 5.451kg dengan level pengayaan sampai 5% U-235 lewat Fuel Enrichment Plant. Pada Februari 2010 Iran juga melakukan pengayaan UF6 hingga 20% lewat Pilot Fuel Enrichment Plant. Menurut IAEA, Iran diperkirakan telah memproduksi 95,4 kg UF6 hingga 20% pada Februari 2012. Januari 2011 Iran telah melakukan pengayaan UF6 sebesar 5% lewat Fordow Fuel Enrichment Plant (FFEP). Dan pada Februari 2012 Iran telah diperkirakan memproduksi 13,8 kg UF6 dengan pengayaa n hingga 20% lewat FFEP[23].

Pada masa Perang Dingin, politisasi nuklir diterapkan untuk mencapai perimbangan kekuatan antara Timur-Barat dengan tujuan mempertahankan perdamaian. China menggunakan nuklir untuk prestise global, supremasi politik-militer regional. Sedangkan Inggris dan Prancis mengembangkan senjata nuklir untuk alasan prestise dan mempersiapkan pertahanan Eropa agar tidak tergantung pada Amerika.[24]

  1. 2.      Kebijakan Luar Negeri Iran

Orientasi dan tujuan kebijakan luar negeri Iran pasca revolusi 1979 sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah imperialisme dan eksploitasi, ideologi Islam dan perjuangan kekuasaaan antara kelompok politik aliran reformis dan konservatif.

Pada masa rezim Khomeini (1979-1989) yang berasal dari kelompok konservatif, orientasi kebijakan luar negeri Iran cenderung isolasionis dan konfrontasional. Ini dipengaruhi oleh persepsi Khomeini terhadap ideologi Islam mengenai konsep teokrasi dalam kehidupan bernegara, yang tentu berbeda jauh dengan sekularsime. Dua prinsip dalam ideologi tersebut yaitu anti kekuatan Barat dan membebaskan negara-negara Muslim dan non-Muslim dari kekuatan imperialis, yang mendorong perang Iran-Irak (1980-1988). Di masa rezim Rafzanjani (1989-1997), fokus kebijakan luar negeri adalah rekonstruksi dan reintegrasi dengan ekonomi dunia pasca perang dan dengan demikian menerapkan open door policy dan lebih pragmatis. Rezim Rafzanjani fokus untuk membangun hubungan dengan negara-negara tetangga di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan negara-negara yang baru merdeka di Eurasia Tengah dan Rusia. Sedangkan, pada masa rezim Khatami (1997-2005) lingkup kebijakan diperluas dengan membuka hubungan dengan negara-negara Uni Eropa (UE). Terpilihnya Ahmadinejad tahun 2005 merupakan kemenangan besar bagi kelompok konservatif dan mengubah orientasi kebijakan Iran dari pragmatis menjadi lebih asertif dan konfrontasional terhadap Barat. Iran berupaya mengurangi dan menghindari interfensi Barat dan mencoba membangun hubungan yang lebih dekat dengan Uni Eropa, khususnya dalam negosiasi program nuklirnya.[25]

Dengan demikian, orientasi geopolitik Iran selama rezim dari kalangan konservatif berkuasa, akan terus diarahkan pada konfrontasi dengan Barat dan ekspansi pengaruh revolusi Islam Iran di kawasan Timur Tengah guna mereduksi bahkan menghilangkan ancaman dominasi kekuatan AS dan Israel. Dengan demikian rezim radikalnya dapat dipertahankan baik di domestik maupun kawasan.

Dengan demikian, hubungan kebijakan luar negeri Iran dan politik nuklirnya akan ditentukan oleh perimbangan kekuatan antara aliran politik konservatif dan reformis Iran serta respon kebijakan luar negeri Barat dan Israel. Belum ada konsensus antara kelompok konservatif yang pro dan kelompok reformis yang kontra dengan program nuklir Iran[26]. Sehingga kemenangan rezim reformis berarti akan semakin mempermudah negosiasi dengan Barat khususnya untuk meringankan sanksi ekonomi Iran. Perjuangan gerakan reformis akan makin ditentukan oleh kelompok pemuda Iran yang tidak puas dengan kondisi sosial-politik dan ekonomi Iran yang terpuruk.

Iran merupakan kekuatan asertif di kawasan Timur Tengah yang seringkali menentang kebijakan unilateral AS dan sekutunya yang sepihak dan arogan. Geopolitik AS di kawasan Timur Tengah dengan strateginya yang cenderung double-standard dan neo-imperialis khususnya kebijakan war on terrorism serta HAM dan demokrasi menghasilkan reaksi politik luar negeri Iran yang radikal dan konfrontasional terhadap AS dan sekutu.

Bagi kelompok konservatif Iran, politik nuklir akan menjadi pilihan yang menarik dalam mencapai perimbangan kekuatan regional bahkan lebih jauh lagi untuk mereduksi dominasi kekuatan militer AS dikawasan Timur Tengah dan memperluas pengaruh Iran di kawasan. Senjata nuklir makin menarik dalam politik kekuasaan yang akan memperkuat bargaining power Iran dalam konstelasi politik global yang sedang terpolarisasi ini.

  1. D.    Diplomasi AS dan Sekutu Dalam Menyikapi Program Nuklir Iran
    1. 1.   Diplomasi AS Lewat Pendekatan Bilateral

Pengembangan program nuklir Iran yang menjadi ancaman bagi stabilitas regional dan internasional menghasilkan upaya-upaya untuk menghentikan program nuklir Iran lewat pendekatan soft diplomacy baik secara bilateral maupun multilateral baik oleh AS maupun badan internasional seperti PBB.

Pada tahun 2005, AS dibawah pemerintahan Bus memberikan sanksi di bidang persenjataan terhadap Iran lewat Iran-Syria-North Korea Non-Proliferation Act. Pada 30 April 1995 Presiden Bill Clinton memberikan sanksi di bidang perdagangan dan investasi terhadap Iran yang menuai protes dari Prancis, Inggris dan Jerman. Tahun 1996, Iran and Libya Sanctions Act of 1996 (ISA) merupakan sanksi di bidang investasi sektor energi Iran untuk menghilangkan akses Iran terhadap bahan untuk program nuklirnya. Sanksi keuangan juga diterapkan dengan menghentikan bantuan keuangan dan melarang bentuk hubungan finansial dengan Iran yang diberlakukan AS lewat U.S. Treasury Department. Pasca penyerangan teroris, Presiden Bush membekukan aset-aset Iran yang ditujukan untuk membantu terorisme internasional termasuk aset personal, organisasi dan institusi keuangan Iran serta memberi sanksi pada penerbangan Iran. Pada Juli 2010, Presiden Obama memberi larangan pada perusahaan asing dan domestik untuk menjual minyak sulingan ke Iran termasuk melarang suplay perlengkapan terhadap penawaran Iran untuk meningkatkan kapasitas kilang minyaknya.[27]

  1. 2.   Pendekatan Multilateral Lewat PBB dan Negara-Negara Lain

Selain itu, pendekatan multilateral juga telah dilakukan lewat sanksi internasional baik ekonomi maupun diplomatik oleh resolusi Dewan Keamanan PBB sejak tahun 2006 serta lewat sanksi negara-negara lain. Desember 2006, Dewan Keamanan PBB memberi larangan untuk mengekspor nuklir, misil dan penggunaan teknologi ganda, membatasi perjalanan dari pejabat Iran, dan membekukan 40 aset Iran. Selain itu PBB juga melarang negara lain untuk melakukan bisnis dengan Iran dan memberlakukan inspeksi terhadap kapal-kapal pengangkut Iran. Pada Juni 2010, PBB juga mempersoalkan putaran ke-empat dari sanksi terhadap sektor-sektor bisnis Iran yang penting.[28]

Pada Juli 2010, Kanada memberi larangan investasi terhadap industri minyak dan gas Iran. Sekutu Eropa juga memberlakukan sanksi berupa pembekuan hampir 40 aset individu dan satuan yang melakukan bisnis dengan Bank Melli yang dicurigai membantu program nuklir dan misil Iran. Jepang dan UE juga melakukan pembatasan lending international (pendaratan internasional) terhadap Iran. Pada Juni 2010, EU menerapkan sanksi berupa larangan investasi dan pemberian bantuan untuk sektor energi Iran. Juli 2010, EU juga melarang perusahaan Eropa untuk berbisnis dengan Iran serta telah mentargetkan beberapa aset di Iran untuk dibekukan. Selain UE, Inggris juga menerapkan sanksi pada bank sentral Iran pada November 2011.[29]

Sanksi AS dan DK PBB khususnya embargo minyak Iran disatu sisi menghasilkan perlawanan keras dari China dan Rusia yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang kuat dengan Iran. Akan tetapi disisi lain, dengan sanksi ekonomi yang berat diharapkan mampu menghentikan Iran melakukan program pengayaan uraniumnya.

Menurut Richard N. Haass dalam tulisannya Answering Iran, sanksi ekonomi yang seberat-beratnya pada saat transisi rezim di Iran akan semakin efektif dalam menahan pengembangan program nuklir Iran selama beberapa tahun. Pemerintah Iran akan  takut kehilangan kontrol politik atas rakyatnya yang semakin tidak puas dengan kondisi ekonomi yang buruk akibat sanksi internasional, sehingga mendorong rezim berkuasa untuk bernegosiasi sebagai ganti penghapusan sanksi[30].

Akan tetapi, sejak diberlakukannya kebijakan sanksi internasional tahun 2006 terhadap Iran, belum juga berdampak pada keputusan rezim Iran untuk menghentikan pengayaan uraniumnya. Sanksi mungkin hanya akan menunda Iran dari pengayaan uranium tetapi tidak menghentikannya. Oleh karena itu, target sanksi harus ditujukan pada program pengembangan nuklirnya. Kebijakan hard diplomacy seperti mengirim virus ke sistem program nuklir dan bahkan pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran serta serangan militer pada reaktor-reaktor nuklir Iran menjadi alternatif lain yang bisa saja diambil oleh AS dan sekutu apabila soft diplomacy sudah tidak efektif lagi. Kapan kebijakan ini diambil akan sangat dipengaruhi oleh aksi dan pemberitaan inteligen yang bisa saja memaksa AS dan sekutu untuk mengambil opsi militer atau justru sebaliknya menciptakan ketidakpastian bagi para pengambil kebijakan.

Implikasi dari ketidakpastian yang berkepanjangan ini telah menciptakan sebuah security dilemma bagi AS dan sekutunya. Kebijakan sanksi hanya akan memperlambat Iran tapi tidak menghentikannya melakukan pengayaan uranium. Sedangkan, kebijakan serangan militer akan membawa dunia pada ketidakstabilan keamanan internasional, mengingat Iran merupakan pengekspor minyak ketiga dunia dan memiliki partner bisnis dengan raksasa perusahaan-perusahaan minyak internasional seperti Royal Dutch Shell PLC dan Total SA. Selain itu opsi ini akan membawa dunia pada resesi ekonomi akibat naiknya harga minyak sehingga opsi ini justru mengancam kepentingan AS dan sekutunya khususnya China dan Rusia yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang penting dengan Iran. Dengan demikian, kestabilan keamanan regional dan internasional semakin rentan dengan setiap pilihan kebijakan yang diambil.

  1. 3.   Signifikansi Rezim NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty)

Latar belakang lahirnya NPT adalah semakin meluasnya penyebaran senjata nuklir di berbagai kawasan dunia karena mudahnya akses informasi dan teknologi untuk mengembangkan nuklir. Dunia akan semakin rentan dengan adanya banyak negara yang memiliki nuklir. Oleh karena itu, NPT perlu untuk mencegah penyebaran nuklir.

Akan tetapi disisi lain NPT semakin dipertanyakan eksistensinya karena mencerminkan dominasi negara-negara Barat yang ingin memonopoli kekuasaan khususnya dalam isu politik keamanan global. Negra-negara non-nuklir sering menolak perjanjian NPT karena dirancang untuk kepentingan negara-negara besar dalam menjaga hak privilege-nya dalam sistem internasional[31].

Pengembangan program nuklir Iran yang mencapai 20% lebih dan cenderung berdimensi militer merupakan kegagalan dari implementasi aturan-aturan  dalam perjanjian NPT. Hal ini menandakan bahwa konsensus yang dibangun masih lemah dan kepentingan nasional tetap menjadi faktor utama dalam konsolidasi internasional. Konflik kepentingan antara pihak yang melakukan perjanjian ini yaitu negara nuklir dan non-nuklir menjadi penghambat dalam realisasi pembatasan proliferasi nuklir. Konsolidasi politik antara China, Rusia dan Iran dalam isu ekonomi dan politik-keamanan akan menghalangi tujuan NPT ini.

Oleh karena itu, AS memiliki peran yang signifikan untuk melakukan pendekatan multilateral dengan memperkuat kerjasama dengan Uni Eropa dalam memberikan tidak hanya sanksi (stick) tapi juga tawaran bantuan (carrot) untuk melunakkan sikap Iran. AS juga harus memastikan bahwa kebijakan sanksi yang diambil oleh AS dan PBB tidak merugikan kepentingan sekutuseperti China dan Rusia. Penguatan sistem dan aturan pengawasan program pengembangan nuklir oleh badan IAEA harus semakin diperkuat. Jika langkah-langkah ini diambil, maka dapat menjamin eksistensi rezim non-proliferasi nuklir.[32]

  1. E.     Program Nuklir Iran dan Stabilitas Keamanan Internasional

Nuklir tidak hanya membawa kesejahteraan tetapi juga bencana bagi stabilitas keamanan internasional dan peradaban dunia apabila digunakan secara irasional, tanpa kalkulasi yang matang dan bukan untuk tujuan damai. Pengembangan program nuklir Iran yang dicurigai dunia internasional berdimensi militer ini, mendapat reaksi keras berupa sanksi internasional terhadap sektor ekonomi, energi, politik, persenjataaan dan penerbangan Iran yang berdampak pada melemahnya ekonomi Iran.

Sejak revolusi tahun 1979 kebijakan luar negeri Iran cenderung berubah sesuai dengan kepemimpinan rezim berkuasa. Iran dinyatakan terlibat dalam sejumlah gerakan militansi di Timur Tengah yang anti barat seperti kelompok Hezbollah dan sangat vokal dalam menentang kebijakan Barat khususnya terhadap krisis Israel-Palestina dan dicurigai memasok senjata untuk kelompok teroris dan militan anti AS di Irak yaitu Hamas.

Tujuan dari sejumlah kebijakan luar negeri Iran dalam hubungannya dengan program nuklir Iran dibawah rezim konservatif adalah untuk mempertahankan keamanan rezim Iran baik nasional maupun regional. Tujuan lain yaitu mereduksi ancaman kekuatan AS dan Israel di Timur Tengah selain mengurangi embargo dan sanksi yang diberikan kepadanya. Senjata nuklir Iran menjadi instrumen ampuh dalam strategi deterrence untuk bertahan dari ancaman kekuatan AS dan Israel  serta sebagai bargaining power dalam negosiasi untuk mengurangi dan menghilangkan sanksi ekonomi dan politik. Dengan demikian, kemanan rezimnya secara nasional dapat bertahan dalam jangka panjang.

Yang menjadi ancaman Barat dan sekutu adalah program nuklir Iran dapat menjadi sumber instabilitas kawasan Timur Tengah. Iran dapat menjadi sumber pemasok senjata nuklir bagi aksi terorisme dan gerakan militansi di Timur Tengah yang menentang AS. Hal ini juga akan membuat negara-negara seperti Arab Saudi, Turki dan Mesir untuk memperoleh senjata nuklir dari Iran sehingga proliferasi nuklir di kawasan Timur Tengah dapat menjadi pemicu terjadinya Perang Nuklir. Oleh karena itu, program nuklir Iran dapat menjadi sumber instabilitas keamanan internasional akibat kondisi geopolitik Iran sebagai pemasok minyak terbesar ketiga dunia, isu terorisme dan krisis politik Timur Tengah.

Disisi lain, Iran mengetahui bahwa kemampuan preventive action yang dimiliki sekutu khususnya AS dan Israel jauh lebih mematikan apabila Iran mencoba melakukan serangan nuklir karena akan menyebabkan kerugian besar di pihak Iran. Oleh karena itu, senjata nuklir Iran hanya dimungkinkan untuk kebijakan self-defense atau deterrence[33].

  1. F.     Kesimpulan

Rezim non-proliferasi nuklir merupakan respon kesadaran bangsa-bangsa terhadap konsekuensi dari ancaman profliferasi nuklir bagi peradaban dunia. Dengan lahirnya NPT tahun 1970, memberikan harapan bahwa penyebaran senjata nuklir akan berkurang. Akan tetapi kerapuhan Piagam Antinuklir menjadi sumber dari proliferasi nuklir dan mengancam keamanan internasional, apalagi dengan bahan pembuat nuklir, ilmu pengetahuan dan transfer teknologi yang semakin mudah aksesnya.

Pengaruh sanksi ekonomi yang berat sejak tahun 1979 dari AS dan tahun 2006 oleh PBB dan negara-negara lain belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pengehentian pengayaan uranium Iran. Kebijakan tersebut justru menimbulkan situasi dilema keamanan bagi para pembuat kebijakan Washington dan sekutu.

Program nuklir Iran merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Iran yang memiliki tujuan jangka panjang untuk mempertahankan rezim yang berkuasa dan memperkuat bargaining power Iran guna menguran gi sanksi ekonominya serta mereduksi pengaruh para lawannya di kawasan Timur Tengah. Senjata nulir Iran dipakai hanya dalam batas strategy deterrence/self-defense dan bukan untuk penyerangan sebab hal itu berarti mengulang sejarah bencana Hiroshima-Nagasaki di Iran.

DAFTAR PUSTAKA

-          Buku:

  1. S. Jones, Walter. 1993. Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Burchill, Scott & Andrew Linklater. 2009. Teori-Teori Hubungan Internasional (terjemahan M. Sobirin). Bandung: Nusa Media.

  1. J. Holsti, K. 1992. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis (terjemahan Wawan Juwanda). Bandung: Binacipta.
  2. May Rudy, Teuku. 1993. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global: Isu, Konsep, teori dan Paradigma. Bandung: Refika Aditama.
  3. A. Coulombis, Theodore. 1990. International Relations:Powers and Justice (terjemahan Drs. Marsedes Marbun). Bandung: CV. Abardin.
  4. N. Rosenau, James. 1980. The Scientific Study of Foreign Policy. New York: The Free Press.
  5. Frankel. J. 1990. Hubungan Internasional. Jakarta: ANS Sungguh Barsaudara.
  6. Mas’oed, Mochtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES
  7. N. Rosenau, James, Gavin Boyd dan Kenneth W. Thompson. 1976. World Politics: An Introduction. New York: The Free Press
  8. Baylis & Steve Smith.1999. The Globalization of World Politics, Oxford University Press.
  9. Wyn Jones, Richard. 1999. Security, Strategy, and Critical Theory. Lynne Rienner Publisher.

-          Website:

  1. IAEA, “Implementation of The NPT Safeguards Agreement and Relevant Provisions of Security Council Resolutions in The Islamic Republic of Iran”, http://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/IAEA_Iran_8Nov2011.pdf.
  2. New York Times, March 6th 2012 edition, “Iran’s Nuclear Program”, http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/iran/nuclear_program/index.html.
  3.  United Nation (UN), “The Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)”, http://www.un.org/en/conf/npt/2005/npttreaty.html.
  4. CFR, “Ask The Experts: What Would Iran Do With The Bomb?”, http://blogs.cfr.org/zenko/2012/02/21/ask-the-experts-what-would-iran-do-with-a-bomb/.
  5.  World Savvy “Iran’s Foreign Policy Objectives”, http://worldsavvy.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=472&Itemid=899.
  6. NTI (The Nuclear Threat Initiative), “Country Profile-Iran”, http://www.nti.org/country-profiles/iran/.
  7. Perspective on Global Development and Technology (PGDT), “Iranian Foreign Policy Since 1979-2006”, http://all-iran.info/lse/wp-content/uploads/2009/03/26210546 ir_foreign_policy_1997-2006.pdf.
  8. Council on Foerign Relation (CFR), “The Lengthening List of Iran Sanctions”, http://www.cfr.org/iran/lengthening-list-iran-sanctions/p20258.
  9. CFR, “Answering Iran”,  http://www.cfr.org/iran/answering-iran/p27197.
  10. CFR, “Strengthening The Nuclear Nonproliferation Regime”, http://www.cfr.org/proliferation/strengthening-nuclear-non-proliferation-regime/p19381.
  11. CFR, “Ask the Experts: What Would Iran Do With A Bomb?”, http://blogs.cfr.org/zenko/2012/02/21/ask-the-experts-what-would-iran-do-with-a-bomb/.

[1] Dipresentasikan dalam Diskusi Regular T3 Group  Sabtu, 24 Maret 2012 oleh Penina Stephanie Asbanu.

[2] Kondisi ini dikenal dengan istilan dunia binuklir yaitu politik nuklir dimana hanya ada dua negara yang menguasai daya tempur nuklir. Baca lebih lengkap dalam Walter S. Jones, Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 138-139.

[3] Hakikat dari politik internasional menurut Morgenthau adalah kepentingan dan kekuasaan dalam bukunya Politic Among Nation yang ditulis pasca Perang Dunia II, selengkapnya tentang konsep ini baca dalam Scott Burchill & Andrew Linklater, Teori-Teori Hubungan Internasional (terjemahan M. Sobirin), (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 98-103.

[4] “Implementation of The NPT Safeguards Agreement and Relevant Provisions of Security Council Resolutions in The Islamic Republic of Iran”, IAEA, http://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/IAEA_Iran_8Nov2011.pdf, hlm. 3-4. Diakses pada 15 Maret 2012.

[5] “Iran’s Nuclear Program”, New York Times, March 6th 2012 edition, http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/iran/nuclear_program/index.html. Diakses pada 19 Maret 2012.

[6] “The Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)”, United Nation (UN), http://www.un.org/en/conf/npt/2005/npttreaty.html. Diakses pada 18 Maret 2012.   

[7] “Ask The Experts: What Would Iran Do With The Bomb?”, http://blogs.cfr.org/zenko/2012/02/21/ask-the-experts-what-would-iran-do-with-a-bomb/, CFR. DiakseS pada 18 Maret 2012.

[8] Tujuan kebijakan luar negeri Iran secara garis besar yaitu memperluas sphere of influence and power dan menahan kekuatan musuh guna mempertahankan rezim dan pengaruhnya baik di dalam maupun luar negeri. Selengkapnya baca dalam “Iran’s Foreign Policy Objectives”, World Savvy, http://worldsavvy.org/monitor/index.php?option=com_content&view=article&id=472&Itemid=899. Diakses pada 23 maret 2012.  

[9] K.J. Holsti, Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis (Terjemahan Wawan Juwanda) (Bandung: Binacipta, 1992), hlm. 26.

[10] Howard Letner.1974. “Foreign Policy Analysis: A Comparative and conceptual Approach.” Dalam Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung, PT. Remaja Risdakarya, 2005), hlm. 44.

[11] Teuku May Rudy, Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global: Isu, Konsep, teori dan Paradigma, (Bandung: Refika Aditama, 1993), hal. 2.

[12] Theodore A. Coulombis, International Relations:Powers and Justice, Terjemahan, Drs. Marsedes Marbun, (Bandung: CV. Abardin, 1990), Hlm. 312.

[13] James N. Rosenau,  The Scientific Study of Foreign Policy. (New York: The Free Press, 1980), Hlm. 171, 173.

[14] J. Frankel, Hubungan Internasional, ANS Sungguh Barsaudara, Jakarta, 1990, Hal. 55

[15] Mochtar Mas’oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES, hal. 184.

[16] James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. World Politics: An Introduction. New York: The Free Press, hal. 27.

[17] Ibid, hal. 32.

[18] Ibid, hal. 15.

[19] Arnold Wolfers dalam Baylis & Steve Smith, 1999, “ The Globalization of World Politics”, Oxford University Press. Hlm 195

[20] Richard Wyn Jones, “Security, Strategy, and Critical Theory”, (Lynne Rienner Publisher, 1999), hlm. 166.

[21] “Country Profile-Iran”, NTI (The Nuclear Threat Initiative), http://www.nti.org/country-profiles/iran/. Diakases pada 18 Maret 2012.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] Walter S. Jones, Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 139.  

[25] Selengkapnya tentang kebijakan luar negeri Iran sebelum dan sesudah revolusi Iran 1979 dapat dilihat dalam tulisan Eva Patricia Rakel “Iranian Foreign Policy Since 1979-2006”, Perspective on Global Development and Technology (PGDT), http://all-iran.info/lse/wp-content/uploads/2009/03/26210546-ir_foreign_policy_1997-2006.pdf. Diakses pada 23 Maret 2012.

[26] Ibid., hlm. 185-186, disini dijelaskan juga mengenai argument dari kelompok pro dan kontra soal politik nuklir Iran.

[27] Lihat selengkapnya tentang sanksi AS terhadap program nuklir Iran dalam “The Lengthening List of Iran Sanctions”, Council on Foerign Relation (CFR), . Diakses pada 18 Maret 2012.

[28] Ibid.

[29] Ibid.            

[30] Lihat selengkapnya dalam tulisan Richard Haas “Answering Iran”, CFR, http://www.cfr.org/iran/answering-iran/p27197. Diakses pada 15 Maret 2012.

[31] Walter S. Jones, Op.Cit.,hlm. 141.

[32] Baca lebih detail tentang langkah-langkah untuk menjamin rezim non-proliferasi nuklir yang dibahas Paul Lettow dalam “Strengthening The Nuclear Nonproliferation Regime”, CFR, http://www.cfr.org/proliferation/strengthening-nuclear-non-proliferation-regime/p19381. Diakses pada 18 maret 2012.

[33] Baca mengenai pandangan beberapa ahli mengenai nuklir dan kebijakan luar negeri Iran dala “Ask the Experts: What Would Iran Do With A Bomb?”, CFR, http://blogs.cfr.org/zenko/2012/02/21/ask-the-experts-what-would-iran-do-with-a-bomb/. Diakses pada 18 Maret 2012.

//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s